«

»

BEKERJA SAMA DENGAN KEMENSOS RI, DINSOS GELAR BIMTEK SLRT DAN PUSKESOS

slrt

Probolinggo, 13/9/2018. Dinas Sosial Kota Probolinggo bekerja sama dengan Kementrian Sosial RI, menggelar Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) selama dua hari, sejak hari ini (13/9) hingga esok (14/9).

Kepala Dinas Sosial, Zainullah mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya Bimtek ini tidak lain untuk memberikan pemahaman terhadap pengambil kebijakan terkait, agar memiliki komitmen dan dukungan terhadap SLRT. “selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi penyelenggaraan SLRT dan Puskesos sehingga mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya”, ujarnya.

Tidak kurang dari 70 orang peserta yang mengikuti Bimtek pada hari pertama di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo. Para peserta berasal dari fasilitator yang direkrut melalui seleksi dari unsur tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, karang taruna, kader PKK, Tagana serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dispenduk Capil, DKUPP dan Bagian Kesra.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Rukmini yang turut hadir dan membuka acara ini mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin adalah salah satu prioritas nasional pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. “pada tahun 2018 pemerintah menitikberatkan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan yang merata bagi 40 persen penduduk berpendapatan rendah”, ujarnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kota Probolinggo mengalami penurunan. “capaian ini bisa dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo dari 18.370 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh) orang, turun menjadi 18.230 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh) orang. Turun dari 7,97 persen menjadi 7,84 persen, artinya ada penurunan sebesar 0,13 persen”, ungkapnya.

Namun meskipun demikian, Rukmini mengatakan, dari capaian tersebut masih banyak keluarga miskin dan rentan miskin yang tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif karena pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari kurangnya keterpaduan penyelenggaraan pelayanan sosial. “masih banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementrian Sosial bersama pemerintah daerah menggagas upaya peningkatan sistem layanan sosial terpadu berbasis teknologi informasi”, imbuhnya.

Pada tahun 2018, Kota Probolinggo termasuk dalam 60 Kabupaten/Kota dari 29 Propinsi yang ditunjuk sebagai pilot project SLRT dengan pembiayaan dari Kementrian Sosial RI melalui anggaran APBN/DIPA Kementerian Sosial RI.

Menurut Rukmini, Puskesos yang menjadi pilot project di Kota Probolinggo yakni Kelurahan Kanigaran dan Kelurahan Mangunharjo. “kondisi yang paling urgent untuk diselesaikan adalah masalah kemiskinan. Kehadiran SLRT dan Puskesos di Kota Probolinggo sangat penting karena kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin kemudian menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial yang mencakup bantuan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan”, imbuhnya.

Terakhir, Rukmini berharap, dengan adanya SLRT ini pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan selalu diverifikasi dan divalidasi secara terus menerus dengan harapan BDT kemiskinan dapat digunakan bersama untuk berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga kemiskinan di Kota Probolinggo dapat berkurang secara signifikan.

Pada Bimtek ini, dihadirkan narasumber dari Kementrian Sosial RI, Mirajuddin, Jamaah dan Imelda Katharina Asbanu (Puji/SD)

Yahoo! Status Checker by Techya