Program & Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019

 

URUSAN NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

KETERANGAN PERANGKAT DAERAH
A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB  
A.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR  
A.1.1 Pendidikan 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan Disdikpora
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Penduduk Usia 5 – 6 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar PAUD  
2.1 Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar mutu  
2.2 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah satuan PAUD yang terpenuhi Sarana Prasarananya Dana Khusus (DAK)
2.3 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Jumlah satuan PAUD yang terpenuhi Biaya Operasionalnya Dana Khusus (DAK)
3 Pendidikan Masyarakat Persentase Penduduk Usia 15 – 59  thn  yang sedang belajar atau sudah tamat belajar  
3.1 Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat Jumlah Satuan Dikmas yang memenuhi standar mutu  
3.2 Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Jumlah Madrasah Diniyah dan Sekolah Swasta yang terpenuhi BOP Dana Khusus (Banprov)
4 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun § Persentase Penduduk Usia 7 – 12 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar SD

§ Persentase Penduduk Usia 13 – 15  thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar SMP

§ Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terpenuhi Sarana Prasarana

 
4.1 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Jenjang SD Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memenuhi standar mutu  
4.2 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD Jumlah Satuan Pendidikan SD yang terpenuhi Biaya Operasionalnya  
4.3 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Jenjang SMP Jumlah satuan pendidikan SMP yang  memenuhi standar mutu  
4.4 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SMP Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang terpenuhi Biaya Operasionalnya  
4.5 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang terpenuhi Sarana Prasarananya  
4.6 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar Jumlah satuan pendidikan SD yang terpenuhi sarana prasarana Dana Khusus (DAK)
4.7 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Menengah Pertama Jumlah satuan pendidikan SMP yang terpenuhi sarana prasarana Dana Khusus (DAK)
4.8 Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terpenuhi Biaya Operasionalnya Hibah BOS
5 Pengembangan Keprofesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
5.1 Peningkatan mutu Kompetensi Tenaga Pendidik Jumlah Tenaga Pendidik yang memenuhi standar mutu kompetensi  
5.2 Peningkatan mutu Kompetensi Tenaga Kependidikan Jumlah Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar mutu kompetensi  
A.1.2 Kesehatan 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan Dinkes
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Persentase Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat  
2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan Kesehatan Keluarga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan ANC Sesuai Standar

2.     Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Persalinan Sesuai Standar

3.     Jumlah Pelayanan Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Keehatan Sesuai Standar

4.     Jumlah Pelayanan Balita yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

5.     Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Screening Kesehatan Sesuai Standar

6.     Jumlah Warga yang Berusia 60 tahun ke atas yang Mendapat Screening Kesehatan Sesuai Standar

 
2.2 Peningkatan Gizi Masyarakat Prevalensi Penurunan Kurang Gizi  
2.3 Pelayanan Jaminan Persalinan 1.     Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Pertolongan Persalinan Sesuai Standar

2.     Jumlah Pelayanan Bayi Paripurna

Dana Khusus (DAK non fisik)

 

2.4

 

 

Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

 

1.     Jumlah Promosi Kesehatan yang dilaksanakan

2.     Jumlahupaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang sesuai standar

 
2.5

 

Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Lingkungan 1.     Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap     sanitasi layak

2.     Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM

 
2.6

 

Peningkatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga 1.     Jumlah Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) yang terbentuk

2.     Jumlah kelompok masyarakat di wilayah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga

 
3

 

Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Akibat Dampak Rokok Persentase Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Akibat Dampak Rokok Dana Khusus Pajak Rokok
3.1

 

Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Akibat Dampak Rokok Jumlah Kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat akibat dampak rokok Dana Khusus Pajak Rokok
3.2

 

Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Akibat Dampak Rokok Jumlah Kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi akibat dampak rokok Dana Khusus Pajak Rokok
3.3

 

Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Akibat Dampak Rokok Jumlah kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga akibat dampak rokok

 

Dana Khusus Pajak Rokok
4

 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular  
4.1 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

 

1.     Jumlah pelayanan kesehatan orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

2.     Jumlah pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria, Pengguna Napza dan Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

 
4.2 Peningkatan Imunisasi, Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan

Wabah

1.     Jumlah Kelurahan yang Mencapai Target Universal Child Immunization (UCI)

2.     Jumlah kasus wabah dan atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditemukan dan ditangani

 
5 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Penyalahgunaan Napza Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular  
5.1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

 

1.     Jumlah pelayanan kesehatan setiap warga negara usia 15-59 th yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar

2.     Jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

3.     Jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

4.     Jumlah pelayanan kesehatan penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

 
5.2

 

Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan Napza Jumlah Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Napza  
6 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Dampak Rokok Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Dampak Rokok Dana Khusus Pajak Rokok
6.1

 

Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Akibat Dampak Rokok Jumlah kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Akibat Dampak Rokok Dana Khusus Pajak Rokok
6.2

 

Pelayanan Imunisasi, Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan  Wabah Akibat Dampak Rokok Jumlah Kegiatan Pelayanan Imunisasi, Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan  Wabah Akibat Dampak Rokok Dana Khusus Pajak Rokok
6.3

 

Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Akibat Dampak Rokok Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Akibat Dampak Rokok Dana Khusus Pajak Rokok
7

 

Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar  
7.1

 

Peningkatan Mutu Pelayanaan Farmasi 1.     Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Dibina

2.     Jumlah sediaan farmasi yang tersedia di Instalasi Farmasi Kesehatan

 
7.2 Peningkatan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan Jumlah macam obat dan alkesyang tersedia di Instalasi Farmasi Kesehatan Dana Khusus (DAK)
7.3 Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan Jumlah Tenaga Fungsional Kesehatan yang Mendapat Pelatihan  
7.4 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Pelayanan Primer, Rujukan, Kesehatan Tradisional yang Memenuhi Standar  
7.5 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Wonoasih Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Wonoasih UPT Puskesmas
7.6 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Ketapang Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Ketapang UPT Puskesmas
7.7 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Kanigaran Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Kanigaran UPT Puskesmas
7.8 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Sukabumi Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Sukabumi UPT Puskesmas
7.9 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Jati Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Jati UPT Puskesmas
7.10 Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Kedopok Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Kedopok UPT Puskesmas
7.11 Pengelolaan Pelayanan Labkesda Indeks Kepuasan Masyarakat di Labkesda UPT Labkesda
8 Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya Dana Khusus (DAK)

 

8.1

 

Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar Dana Khusus (DAK)
8.2 Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya Jumlah alat kesehatan yang memenuhi standar Dana Khusus (DAK)
9 Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Masyarakat Miskin Non PBI yang Mendapat Pelayanan Kesehatan  
9.1

 

 

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 1.  Jumlah Masyarakat Miskin Non PBI yang Dibayarkan Biaya Pelayanan Kesehatannya oleh Pemerintah Daerah

2.  Jumlah masyarakat miskin PBI yang Dibayarkan Biaya Pelayanan Kesehatannya oleh Pemerintah Daerah

 
10 Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Akibat Dampak Rokok Presentase Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Akibat Dampak Rokok Dana Khusus (Pajak Rokok)
10.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Rokok Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Rokok Dana Khusus (Pajak Rokok)
10.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Akibat Dampak Rokok Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Akibat Dampak Rokok Dana Khusus (Pajak Rokok)
10.3 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Promotif dan Preventif Akibat Dampak Rokok Jumlah Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Promotif dan Preventif Akibat Dampak Rokok Dana Khusus (Pajak Rokok)
11 Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai standar Dana Khusus (DBHCHT)
11.1

 

 

Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Wonoasih yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Wonoasih yang dipelihara Dana Khusus (DBHCHT)
11.2 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Ketapang yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Ketapang yang dipelihara Dana Khusus (DBHCHT)
11.3 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kanigaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Kanigaran yang dipelihara Dana Khusus (DBHCHT)
11.4 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Sukabumi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Sukabumi yang dipelihara Dana Khusus (DBHCHT)
11.5 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Jati yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Jati yang dipelihara Dana Khusus (DBHCHT)
11.6 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kedopok yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Kedopok yang dipelihara

 

Dana Khusus (DBHCHT)
12 Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Persentase Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Dana Khusus (DAK Non Fisik)
12.1 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Wonoasih Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Wonoasih Dana Khusus (DAK Non Fisik)
12.2 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Ketapang Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Ketapang Dana Khusus (DAK Non Fisik)
12.3 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Kanigaran Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Kanigaran Dana Khusus (DAK Non Fisik)
12.4 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Sukabumi Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Sukabumi Dana Khusus (DAK Non Fisik)
12.5 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Jati Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Jati Dana Khusus (DAK Non Fisik)
12.6 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Kedopok Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Kedopok Dana Khusus (DAK Non Fisik)
12.7 Management Batuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Cakupan kegiatan management penunjang kegiatan promotif dan preventif Dana Khusus (DAK Non Fisik)
12.8 Bantuan Operasional Distribusi Obat E-Logistik Jumlah kegiatan pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kesehatan Dana Khusus (DAK Non Fisik)
13 Jaminan Kesehatan Nasional Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dana Kapitasi JKN (DAU)
13.1 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Wonoasih 1.   Angka Kontak

2.   Rasio rujukan non spesialistik

3.   Rasio peserta prolanis

 
13.2 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ketapang 1.   Angka Kontak

2.   Rasio rujukan non spesialistik

3.   Rasio peserta prolanis

 
13.3 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kanigaran 1.   Angka Kontak

2.   Rasio rujukan non spesialistik

3.   Rasio pesertaprolanis

 
13.4 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sukabumi 1.   Angka Kontak

2.   Rasio rujukan non spesialistik

3.   Rasio prolanis

 
13.5 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Jati 1.   Angka Kontak

2.   Rasio rujukan non spesialistik

3.   Rasio prolanis

 
13.6 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kedopok 1.   Angka Kontak

2.   Rasio rujukan non spesialistik

3.   Rasio prolanis

 
14 Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Labkesda Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas dan Labkesda  
14.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Wonoasih Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Wonoasih  
14.2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Ketapang Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Ketapang  
14.3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Kanigaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Kanigaran  
14.4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Sukabumi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Sukabumi  
14.5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Jati Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Jati  
14.6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Kedopok Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Kedopok  
14.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Indeks Kepuasan Masyarakat pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)  
15 Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr Moh Saleh Presentase elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit di bidang medis yang memenuhi standar akreditasi nasional   RSUD Dr. Moh Saleh
Persentase indikator SPM di bidang pelayanan medis dan penunjang medis yang mencapai target
Persentase elemen  penilaian akreditasi Rumah Sakit di bidang keperawatan yang diukur tepat waktu
Persentase peningkatan mutu pelayanan keperawatan
Persentase elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit di Bagian Perencanaan dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Penelitian
Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bagian Perencanaan dan Pengembangan yang mencapai target
Persentase parameter akreditasi Rumah Sakit pendidikan bidang manajemen sarana dan proses standar akreditasi
Persentase Elemen penilaian akreditasi RS di Bagian Umum dan Kepegawaian yang Memenuhi Standar Akreditasi Nasional
Persentase Indikator SPM di Bagian Umum dan Kepegawaian yang memenuhi target
Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penunjang Non Medis yang mencapai target
Presentase elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit di bidang penunjang non medis yang memenuhi standar akreditasi nasional
Persentase SPM di bagian keuangan yang mencapai target
15.1 Pelayanan serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Jumlah elemen penilaian pokja Asesmen Pasien (AP) yang diukur  
Jumlah elemen penilaian pokja Akses Rumah Sakit Kontinuitas (ARK) yang diukur
Jumlah elemen penilaian pokja Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) yang diukur
Jumlah elemen penilaian pokja Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)  yang diukur
Jumlah elemen penilaian pokja Program Nasional yang diukur
Persentase Kematian pasien > 48 jam
Jumlah kemampuan menangani life saving anak dan dewasa
Persentase Kematian pasien ≤ 24 jam
Persentase kejadian salah tindakan, salah sisi, salah orang pada operasi
Persentase Kejadian kematian ibu karena persalinan
Persentase pasien yg kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
Persentase Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (kerusakan foto yg tdk dapat dibaca)
Persentase kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
Persentase kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik
Waktu tunggu Pelayanan Obat jadi dan racikan
Persentase kejadian salah pemberian obat
Kecepatan memberikan pelayanan ambulance (travelling time)
Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah
Persentase kejadian reaksi transfusi
Persentase Ketepatan waktu pemberian  makanan pada pasien
Persentase kejadian salah pemberian diet
Jumlah elemen penilaian pokja Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MFK) yang diukur
Jumlah elemen penilaian pokja Hak Pasien dan Keluarga (HPK) yang diukur
Jumlah elemen penilaian pokja Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) yang diukur
Persentase dekubitus pada pasien tirah baring
Persentase cidera pada pasien yang dipasang restrain/pengikat
Tingkat kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan keperawatan
Jumlah Kepatuhan petugas terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) tindakan keperawatan
Jumlah Evaluasi Standar Asuhan Keperawatan (SAK)
Jumlah capaian assesmen kompetensi tenaga keperawatan
Jumlah kegiatan evaluasi pelaporan sesuai jadwal
Jumlah elemen penilaian pokja Manajemen Informasi Rekam Medis (MIRM)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu
Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan minimal
Jumlah parameter akreditasi Rumah Sakit pendidikan yang diukur
Persentase Alat Kantor, Alat Rumah Tangga yang dibeli terpenuhi
Jumlah SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang sesuai dengan ketentuan
Persentase Produk Hukum Rumah Sakit yang dihasilkan
Jumlah kegiatan yang dipublikasikan
Jumlah laporan perbaikan alat yang di respon oleh petugas dalam waktu ≤ 15 menit
Jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jadwal
Persentase linen bersih yang dikelola
Jumlah parameter / baku mutu limbah cair yang memenuhi syarat
Jumlah dokumen penganggaran RS yang disusun tepat waktu
Persentase hasil evaluasi penagihan piutang RS
Persentase penyusunan dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan benar
15.2 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Prosentase Alat Kesehatan yang terpenuhi melalui anggaran DAK Dana Khusus (DAK)
15.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana RS Rujukan Nasional,Provinsi,dan Regional yang belum memenuhi standar Kelas Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi yang terlaksana dari anggaran DAK Dana Khusus (DAK)
15.4 Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang belum memenuhi standar Kelas Prosentase Prasarana RS yang terlaksana dari anggaran DAK Dana Khusus (DAK)
15.5 Pembangunan Gedung Rumah Sakit Bantuan Keuangan Provinsi Prosentase Pembangunan/Pemeliharaan Gedung RS yang terpenuhi dari anggaran Banprov Dana Khusus (Banprov)
15.6 Pengadaan Alat dan Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit  Bantuan Provinsi Prosentase Alat, Sarana dan Prasarana Penunjang yang terpenuhi melalui anggaran Banprov Dana Khusus (Banprov)
15.7 Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Prosentase terselenggaranya PKRS yang terlaksana dari anggaran Pajak Rokok Dana Khusus (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok)
15.8 Penyediaan / Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya Prosentase Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan yang terpenuhi dari anggaran Pajak Rokok Dana Khusus (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok)
16 Pembinaan Lingkungan Sosial Presentase peningkatan, penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana RS  dana DBHCHT yang terpenuhi Dana Khusus (DBHCHT)
Presentase Alat Kedokteran dan Penunjang yang terpenuhi dari Anggaran DBHCHT
16.1 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Prosentase Pemeliharaan/Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung RS dari anggaran DBHCHT Dana Khusus (DBHCHT)
16.2 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan dan penunjang Jumlah Alat Kedokteran dan fasilitas  penunjang lain yang terpenuhi dari anggaran DBHCHT Dana Khusus (DBHCHT)
A.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   DPUPR
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pengembangan dan Pengelolaan Kebinamargaan Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap  
2.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun  
2.2 Pengelolaan Jalan dan Jembatan Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terpelihara dengan Baik  
2.3 Penyelenggaraan Pematusan Jalan Kota Panjang Pematusan / Drainase Jalan Kota yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik  
2.4 Peningkatan Jalan Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun Dana Khusus (DAK)
2.5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terpelihara     dengan Baik Dana Khusus (DAK)
3 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber           Daya Air Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik  
3.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber    Daya Air Panjang jaringan irigasi dan drainase yang terbangun  
3.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber     Daya Air Panjang jaringan irigasi dan drainase yang terpelihara  
3.3 Penatagunaan Sumber Daya Air Jumlah Warga yang Diikutsertakan dalam Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air  
3.4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa Panjang jaringan irigasi dan drainase yang terpelihara Dana Khusus (DAK)
4 Pengawasan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Persentase Pengawasan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi   yang Baik  
4.1 Penyelenggaraan Perijinan Jasa Konstruksi, Jumlah ijin Jasa konstruksi  
4.2 Pemberdayaan, dan Pembinaan SDM Bidang Jasa Konstruksi Jumlah SDM Jasa konstruksi, dan Pengawasan yang terlatih  
5 Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan Persentase Pemanfaatan Ruang, bangunan dan lingkungan yang Sesuai Ketentuan  
5.1 Penyelanggaraan Penataan Ruang Jumlah rekomendasi SKRK  
5.2 Penyelanggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah rekomendasi IMB  
6 Pengembangan dan Pengelolaan Keciptakaryaan Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi  
6.1 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Jumlah Pembangunan Sambungan Rumah  
6.2 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Jumlah sarana dan prasarana limbah domestik yang Terbangun dan Terpelihara  
6.3 Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum Jumlah bangunan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum yang terbangun dan terpelihara  
6.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Jumlah Pembangunan IPAL Komunal yang Ramah Lingkungan Dana Khusus (DAK)
6.5 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana     Air Minum Jumlah Pembangunan Sambungan Rumah Dana Khusus (DAK)
A.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan Disperkim
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU  
2.1 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani  
Panjang Drainase yang Ditangani  
2.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan Jumlah Prasarana dan Sarana Permukiman Kumuh yang Ditangani  
2.3 Stimulasi Penyediaan Perumahan Jumlah RTLH yang Ditangani  
2.4 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Jumlah RTLH yang Ditangani DAK
2.5 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani Dana Khusus – Pajak Rokok
Panjang Drainase yang Ditangani
2.6 Pencegahan Kawasan Kumuh Perkotaan Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Dana Khusus – Pajak Rokok
2.7 Pengelolaan UPTD Rusunawa Persentase Fasilitas Rusunawa Dalam Kondisi Baik  
Capaian Target PAD UPTD Rusunawa
A.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat  
A.1.5.1 Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   Satpol PP
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Penegakan PERDA dan PERKADA Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada  
2.1 Operasi Penegakan PERDA dan PERKADA Jumlah operasi dalam 1 tahun  
Jumlah Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada yang ditangani
2.2 Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran PERDA dan PERKADA Jumlah pelanggaran yang dikenai Tipiring (Tindak Pidana Ringan)  
2.3 Penyuluhan Perda dan perkada Jumlah sasaran penyuluhan perda dan perkada  
3 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Jumlah PEKAT  
3.1 Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah PEKAT yang ditangani  
Jumlah operasi dalam 1 tahun
3.2 Pengembangan Sumberdaya Manusia Satpol PP Jumlah Personil Satpol PP yang mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang Satpol PP  
4 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Persentase Penurunan Barang Cukai Ilegal yang Diamankan Dana Khusus (DBHCHT)
4.1 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Pita Cukai yang bukan Haknya, Pita Cukai yang salah Peruntukan, Pita Cukai Bekas dan Tanpa Pita Cukai Diperedaran dan Tempat Penjualan Eceran Jumlah Toko / Warung yang Didata terkait Informasi Barang Cukai Ilegal Dana Khusus (DBHCHT)
5 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Dana Khusus (DBHCHT)
5.1 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Dana Khusus (DBHCHT)
A.1.5.2 Sub Urusan Bencana dan Kebakaran 1 Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   BPBD
1.1 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Kegiatan Pengelolaan  Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Kegiatan Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Program Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana  
2.1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana  
2.2 Penanganan Kedaruratan dan Logistik Persentase kejadian bencana yang tertangani  
2.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Persentase Rehabilitasi Korban Bencana yang ditangani.

Persentase Rekonstruksi Dampak Bencana yang ditangani.

 
3 Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Persentase penanganan kebakaran yang ditangani sesuai responsif time   Satpol PP
Persentase peningkatan kompetensi anggota Linmas
3.1 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah kebakaran yang ditangani sesuai responsif time  
Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi bahaya kebakaran
3.2 Pengendalian Perlindungan Masyarakat Jumlah LINMAS yang mendapat pembinaan  
A.1.6 Sosial 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan Dinsos
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) yang mendapatkan Pelayanan dan rehabilitasi Sosial  
2.1 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  
2.2 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha Dana Khusus (DBHCHT)
2.3 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  
2.4 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
2.5 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putus sekolah dan Lansia Produktif yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha Dana Khusus (DBHCHT)
2.6 Pelatihan Kerja Bagi Tuna Sosial Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Pelatihan Kerja Dana Khusus – Pajak Rokok
3 Pemberdayaan Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial  
3.1 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Partisipasi Sosial Jumlah Sasaran dari Orsos yang mendapatkan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sosial  
3.2 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha Dana Khusus (DBHCHT)
3.3 Penanganan Fakir Miskin Jumlah Warga Miskin yang Mendapatkan Layanan Kemiskinan  
Jumlah Warga Miskin yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha
3.4 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan Jumlah Kepala Rumah Tangga/Janda yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha Dana Khusus (DBHCHT)
3.5 Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Jumlah Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial  
4 Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Jaminan Sosial  
4.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Jumlah Sasaran yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan Bencana Berbasis Masyarakat  
Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.2 Advokasi dan Peningkatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Pembinaan dan Advokasi dari LK3  
4.3 Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial  
A.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
A.2.1 Tenaga Kerja 1 Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan Disnaker
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase peningkatan kesempatan kerja  
2.1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)  
2.2 Usaha mandiri sektor informal Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan bagi pelaku usaha.  
2.3 Pelatihan bagi pencari kerja Jumlah peserta Pelatihan  berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan  
2.4 Pengelolaan Balai Latihan Kerja Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan  
3 Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja § Persentase penurunan kasus tenaga kerja

§ Persentase Kepesertaan Jamsostek

 
3.1 Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek kelembagaan hubungan industrial.  
3.2 Penerapan Deteksi Dini Jumlah Penurunan kasus hubungan industrial menurun.  
3.3 Pembinaan Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Jumlah peserta yang mengikiti sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)  
4 Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan Dana Khusus (DBHCHT )
4.1 Penyediaan  / peningkatan / pemeliharaan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan yang tersedia Dana Khusus (DBHCHT )
A.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   DP3AKB
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pemberdayaan Perempuan Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam  Pengarusutamaan Gender (PUG)  
2.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas  
2.2 Penguatan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Jumlah Perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi  
2.3 Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Persentase peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga politik, organisasi wanita  
Persentase organisasi wanita yang berperan aktif dalam pembangunan
3 Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase peningkatan jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan Dana Khusus (DBHCHT)
3.1 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolingo Jumlah perempuan yang medapatkan pelatihan keterampilan Dana Khusus (DBHCHT)
4 Perlindungan Perempuan dan Anak Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak  
Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak
4.1 Peningkatan Perlindungan Perempuan Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan  
Persentase tenaga kerja perempuan yang mendapatkan pengawasan dan perlindungan
Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan perempuan
4.2 Pengarusutamaan Hak dan Tumbuh Kembang Anak Jumlah Kampung Ramah Anak yang diinisiasi  
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak
Jumlah PATBM
4.3 Peningkatan Perlindungan Anak Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani dan diselesaikan  
Persentase pekerja anak yang mendapatkan pengawasan dan perlindungan
Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan anak
A.2.3 Pangan 1 Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   Disperta KP
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Peningkatan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan  
2.1 Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan  
2.2 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pembinaan  
Jumlah Cadangan Pangan  
2.3 Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Persentase Konsumsi Pangan yang Aman  
3 Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase Peningkatan Kelompok Olahan Pangan yang difasilitasi Dana Khusus (DBHCHT)
3.1 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat bagi Pelaku Agribisnis Jumlah Kelompok Agribisnis yang mendapatkan pelatihan ketrampilan kerja Dana Khusus (DBHCHT)
3.2 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan dan Keterampilan Pangan Lokal Jumlah produk hasil olahan pangan lokal Dana Khusus (DBHCHT)
3.3 Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Jumlah Produk Pangan yang mendapatkan fasilitasi promosi Dana Khusus (DBHCHT)
A.2.4 Pertanahan 1 Penyelenggaraan Pertanahan Persentase Tanah Bersertifikat   Disperkim
1.1 Perencanaan Pertanahan Jumlah Kelurahan yang memiliki Profil Pertanahan  
1.2 Fasilitasi Pertanahan Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan  
1.3 Pengendalian Pertanahan Persentase Rekomendasi Teknis Atas Rencana          Penggunaan Tanah  
A.2.5 Lingkungan Hidup 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan DLH
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase Mutu Air dan Udara dengan kualitas baik  
2.1 Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Jumlah Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup  
2.2 Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Nilai kualitas udara dan kualitas air yang memenuhi baku mutu  
2.3 Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Persentase Permohonan Kajian Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan rekomendasi teknis  
2.4 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Jumlah titik sampel Mutu air dan Kualitas udara yang di uji UPT
2.5 Peningkatan Sanitasi Perkotaan Jumlah IPAL yang diserakan kepada masyarakat yang memiliki usaha Dana Khusus (DAK)
2.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Jumlah Penambahan Peralatan Laboratorium Untuk Pemantauan Kualitas Air Dana Khusus (DAK)
3 Perlindungan dan Konservasi RTH dan Sumber Daya Alam Prosentase Tutupan Lahan Publik  
3.1 Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah Sumber Mata Air yang terpelihara  
3.2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Jumlah Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Taman dan RTHKP) yang dipelihara  
3.3 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran peningkatan kapasitas Perlu penyesuaian Nomenklatur Jabatan Seksi
4 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prosentase timbulan sampah yang terlayani  
4.1 Mobilisasi dan Penanganan Sampah Jumlah Sampah yang terangkut  
4.2 Pengelolaan Taman Pemrosesan Akhir (TPA) Jumlah sampah yang dikelola di TPA  
4.3 Penanggulangan Sampah Jumlah ruas jalan Kota dan Lokasi yang dilakukan penyapuan serta cipta kondisi  
4.4 Pengolahan Sampah Jumlah Sampah Terolah UPT
4.5 Pengembangan Pengolahan Sampah Skala Kawasan Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Sampah Kawasan Dana Khusus (DAK)
4.6 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah sarana dan Prasarana pendukung TPA Dana Khusus (DAK)
5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat yang ikut berperan aktif dalam Pengelolaan Lingkungan  
5.1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat serta lembaga terkait yang berperan aktif dalam mengelola lingkungannya  
5.2 Kemitraan Lingkungan Hidup Jumlah Kelompok mitra peduli lingkungan yang aktif dan mandiri  
5.3 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah kelurahan yang mendukung dalam Aksi mitigasi Adaptasi Perubahan iklim  
5.4 Pengelolaan Informasi dan edukasi lingkungan Jumlah lembaga pendidikan yang meraih adiwiyata UPT
A.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan Dispendukpil
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pelayanan Administrasi Kependudukan Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-el  
Jumlah Penduduk Yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)
Jumlah Penduduk Pindah Datang yang diData  
2.1 Pelayanan Identitas Penduduk Jumlah Pemohon KTP-el Yang dilayani  
Jumlah Pemohon Kartu Keluarga Yang dilayani
Jumlah Pemohon KIA Yang dilayani
2.2 Pelayanan Administrasi Pindah Datang Penduduk Jumlah Pemohon Pindah Datang Yang dilayani  
Jumlah Pemohon Pindah Keluar Yang dilayani
2.3 Pendataan Penduduk Jumlah Penduduk Yang Diberikan NIK  
2.4 Penerbitan Dokumen Kependudukan Jumlah Bahan Cetak Dokumen Kependudukan Dana Khusus (DAK)
2.5 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Rakor dan Konsultasi yang dilaksanakan Dana Khusus (DAK)
2.6 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Keliling di Sekolah Dana Khusus (DAK)
3 Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran  
Jumlah Penduduk Meninggal yang Memiliki Akte Kematian
Jumlah Penduduk Yang Dilayani Pencatatan Peristiwa Penting
3.1 Pelayanan Pencatatan Kelahiran Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Yang Dilayani  
3.2 Pelayanan P4-K (Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian) Jumlah Pemohon Akta Perkawinan Yang Dilayani  
Jumlah Pemohon Akta Perceraian Yang Dilayani
Jumlah Pemohon Akta Perubahan Nama Yang Dilayani
Jumlah Pemohon Pembetulan Akta Yang Dilayani
Jumlah Pemohon Akta Kematian Yang Dilayani
3.3 Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Jumlah pelaksanaan rakor yang dilaksanakan Dana Khusus (DAK)
3.4 Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil Jumlah jenis blanko dan formulir yang dicetak Dana Khusus (DAK)
4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pembangunan Daerah  
Persentase Jaringan SIAK Dalam Kondisi Baik
4.1 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Sarana dan Prasarana SIAK Yang Dipelihara  
4.2 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Laporan dan Penyajian Data Yang Disusun Tepat Waktu  
4.3 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kerjasama dan Inovasi Yang Dilaksanakan  
4.4 Penyusunan Buku Data Penduduk per Semester Jumlah dokumen yang dicetak Dana Khusus (DAK)
4.5 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Peserta yang Mendapatkan Sosialiasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dana Khusus (DAK)
A.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif   Kecamatan
1.1 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Jumlah kelompok dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi  
1.2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan………….. Jumlah kelompok dan lembaga kemasyarakatan RT / RW yang difasilitasi  
2 Program Keberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat   Dinsos
2.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat  
A.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif   DP3AKB
1.1 Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Jumlah alat dan obat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur di Fasilitas Kesehata yang tersedia  
1.2 Jaminan Pelayanan Kb Dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana Jumlah aseptor KB baru yang dilayani  
1.3 Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah kelompok tribina dan kelompok UPPKS yang aktif  
1.4 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang program keluarga berencana Jumlah pengadaan sarana dan prasarana program KB Dana Khusus (DAK)
2 Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan Persentase ketersediaan data mikro keluarga yang tepat waktu  
Persentase institusi masyarakat pedesaan dan kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) yang aktif
2.1 Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga Jumlah dokumen data KB / KS per Kelurahan yang disusun tepat waktu  
2.2 Penyuluhan Dan Pendayagunaan PLKB Dan             Kader KB Jumlah PLKB dan Kader KB yang memenuhi target  
2.3 Advokasi Dan Penggerakan Masyarakat Persentase PUS yang tidak mengikuti KB (unmeet need)  
2.4 Penunjang operasional keluarga berencana Jumlah kader KB aktif Dana Khusus (DAK)
A.2.9 Perhubungan 1 Peningkatan Kinerja Lembaga Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan Dishub
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Program Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan § Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal

§ Jumlah Pelanggaran Trayek Angkutan Jalan

§ Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR

 
2.1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal  
2.2 Peningkatan Pengendalian, Pengawasan, dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah Angkutan Jalan yang Memiliki Ijin Trayek  
2.3 Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Jumlah Pemilik / Sopir Angkutan Jalan yang Mengikuti Pembinaan Keselamatan Transportasi  
2.4 Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melakukan Uji KIR UPT
2.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal Dana Khusus (DAK / Banprop)
3 Program Pengembangan Transportasi § Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal

§ Prosentase Pemenuhan Dokumen Kajian Bidang Perhubungan

§ Prosentase penuruan Jumlah Pelanggaran Kapal <7GT

 
3.1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal  
3.2 Perencanaan Pengembangan Transportasi Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perhubungan  
3.3 Pembinaan dan Pengendalian Perhubungan Laut § Jumlah Kapal <7GT yang memiliki dokumen Kapal

§ Jumlah Kapal <7GT yang mendapatkan pembinaan

 
3.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal Dana Khusus (DAK / Banprop)
A.2.10 Komunikasi dan Informatika 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan Diskominfo
1.1 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pengembangan Komunikasi dan Media Massa Persentase peningkatan media komunikasi yang dikelola  
2.1 Pengelolaan Layanan Media Komunikasi Jumlah media internal pemerintah yang dikelola  
2.2 Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Jumlah isu publik yang dikelola  
2.3 Pengelolaan Kemitraan Komunikasi Publik Jumlah kelompok informasi masyarakat yang difasilitasi  
3 Pengelolaan Informasi Publik Persentase permohonan informasi yang dipenuhi  
3.1 Pelayanan informasi publik Jumlah Informasi yang didesiminasikan  
3.2 Pengelolaan Konten Informasi Jumlah konten informasi yang disediakan  
4 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi  
4.1 Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Persentase down time infrastruktur jaringan  
4.2 Pengelolaan data elektronik dan integrasi sistem Informasi Persentase sistem informasi yang terintegrasi  
4.3 Pengendalian dan pengawasan bidang telekomunikasi Persentase menara telekomunikasi yang memenuhi standar  
5 Pengelolaan e-Government Indeks e-Government  
5.1 Pengembangan aplikasi e-government Jumlah aplikasi PD yang dikembangkan  
5.2 Pengembangan ekosistem e-government Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan TIK  
5.3 Peningkatan tata kelola e-government Jumlah PD yang menerapkan Tata kelola TI sesuai standar  
5.4 Pengelolaan LPSE Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE  
5.5 Pembinaan dan Pengembangan e-government Jumlah SDM TIK yang mengikuti pelatihan         e-government Dana Khusus (Pajak Rokok)
6 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Prosentase informasi kegiatan bidang cukai yang disampaikan Dana Khusus (DBHCHT)
6.1 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Jumlah media publikasi kebijakan cukai Dana Khusus (DBHCHT)
A.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan DKUPP
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Koperasi Persentase Koperasi Aktif  
2.1 Penguatan Organisasi dan Peningkatan Kapasitas Koperasi Jumlah SDM pengelola koperasi yang terstandarisasi/kompeten  
    Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT Tepat Waktu  
2.2 Penertiban dan Pengawasan Koperasi Melalui Akuntabilitas Jumlah Koperasi Yang Mempunyai Derajat Kepatuhan Berkoperasi  
2.3 Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Usaha Koperasi Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Dukungan Perkuatan Permodalan  
2.4 Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing SDM KUMKM Jumlah SDM pengelola KUMKM yang Kompeten dan       Berdaya Saing Dana Khusus (DAK)
3 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro Persentase Kenaikan  Omzet Usaha Mikro yang Difasilitasi  
3.1 Fasilitasi Pengembangan Promosi dan Pemasaran produk usaha mikro Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Difasilitasi  Promosi dan Pemasaran Produk  
3.2 Penguatan Kewirausahaan, Manajemen dan Organisasi Usaha Mikro Jumlah Pelaku usaha mikro yang menerapkan pengelolaan Manajemen yang terpisah  
    Jumlah Pelaku Usaha mikro yang mendapatkan akses pembiayaan  
3.3 Pengembangan Mutu Produk dan Prasarana Produksi Bagi Usaha Mikro Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapatkan Pembinaan Pengembangan mutu produk  
    Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapatkan prasarana produksi  
A.2.12 Penanaman Modal 1 Kinerja Lembaga dan Apratur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan DPMPTSP
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Persentase Izin yang Terbit Tepat Waktu  
2.1 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan Jumlah Izin Bidang Pembangunan yang Terbit Tepat Waktu  
2.2 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa Jumlah Izin Bidang Perdagangan dan Jasa yang Terbit Tepat Waktu  
2.3 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan Jumlah Izin Bidang Kesehatan yang Terbit Tepat Waktu  
3 Pengelolaan Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal Persentase Data Perizinan dan Penanaman Modal yang Terintegrasi  
3.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal Jumlah Hasil Monitoring, Evaluasi Perizinan yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha  
    Jumlah Pelaporan Penanaman Modal yang Dilaksanakan  
3.2 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Jumlah Data Perizinan dan Penanaman Modal yang Terintegrasi  
4 Peningkatan Penanaman Modal Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan  
4.1 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Jumlah Kajian Inventarisasi Potensi dan Peluang Investasi yang Dilaksanakan  
4.2 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Jumlah Promosi yang Dilaksanakan  
    Jumlah Kerjasama yang Dilaksanakan  
5 Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal Persentase Perusahaan yang Tertib Izin/Ketentuan Penanaman Modal  
5.1 Pengelolaan Penanganan Pengaduan Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti  
5.2 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Pengawasan yang Ditangani  
A.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Peningkatan Mutu Kepemudaan dan Keolahragaan Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga yang dicapai   Disdikpora
1.1 Peningkatan Mutu Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Pemuda aktif yang dibina  
1.2 Peningkatan Mutu Keolahragaan Jumlah Cabang Olah Raga prestasi dan Olah Raga Rekreasi  yang dibina  
A.2.14 Statistik 1 Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah Persentase release data statistik tepat waktu   Diskominfo
1.1 Pelayanan dan Diseminasi Data Statistik Jumlah data statistik sektoral yang dirilis  
1.2 Pengelolaan informasi dan data statistik sektoral Jumlah data statistik sektoral yang diolah  
A.2.15 Persandian 1 Peningkatan Pengelolaan Persandian Persentase Layanan Keamanan Informasi yang Diterapkan   Diskominfo
1.1 Pengelolaan keamanan informasi dan persandian Jumlah Sistem Elektronik yang Memanfaatkan Sertifikat  Elektronik  
A.2.16 Kebudayaan 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   Disbudpar
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pelestarian dan Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan budaya lokal yang dilestarikan  
2.1 Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Jumlah Sanggar Seni yang memperoleh pembinaan  
2.2 Pengelolaan Museum dan Pelestarian Cagar Budaya Jumlah Bangunan cagar budaya dalam kondisi lestari / terpelihara  
Jumlah benda koleksi yang terpelihara  
2.3 Pelestarian Tradisi dan Pemberdayaan Kelembagaan Budaya Jumlah budaya daerah yang ditelusuri dan direvitalisasi  
Jumlah lembaga budaya yang diberdayakan  
A.2.17 Perpustakaan 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   Disperpussip
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pengelolaan Perpustakaan Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan  
2.1 Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka yang diolah  
Jumlah bahan pustaka yang dilestarikan
2.2 Peningkatan Layanan Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan yang terlayani  
3 Pembinaan dan Pemasyarakatan Perpustakaan Persentase perpustakaan dan taman bacaan yang dibina  
Persentase peningkatan sasaran pemasyarakatan perpustakaan
3.1 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang Dibina  
Jumlah Taman Bacaan yang Dibina
3.2 Pemasyarakatan Perpustakaan Jumlah Sasaran Pemasyarakatan perpustakaan  
A.2.18 Kearsipan 1 Program Pengelolaan Arsip Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola   Disperpussip
1.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Jumlah arsip dinamis yang dikelola  
1.2 Pengelolaan Arsip Statis Jumlah arsip statis yang dikelola  
2 Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standart  
    Persentase peningkatan sasaran pemasyarakatan kearsipan  
2.1 Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Jumlah perangkat daerah yang menerapkan kearsipan sesuai standart  
2.2 Pemasyarakatan Kearsipan Jumlah Sasaran Pemasyarakatan Kearsipan  
B URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
B.1 Perikanan 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   Dinas Perikanan
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pengembangan Usaha Perikanan Persentase Peningkatan Volume Produksi Usaha Perikanan Tangkap  
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok
2.1 Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap  
Jumlah Nelayan yang Mendapat Fasilitasi
2.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perikanan Jumlah Kelompok Pelaku Usaha yang Mendapat Pendampingan dan Pembinaan Kelembagaan  
Jumlah Kelompok Baru yang Terbentuk
2.3 Pengembangan Mutu dan Promosi Hasil Perikanan Jumlah Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) yang Mendapat Fasilitasi Promosi  
Jumlah Produk yang mendapat Sertifikasi
2.4 Pengelolaan  UPTD  Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Layanan dari UPT PMPHP UPT
Capaian Target PAD PMPHP
2.5 Pengelolaan  UPTD Tempat Pelelangan Ikan Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Layanan dari UPT TPI UPT
Capaian Target PAD TPI
2.6 Pemberdayaan  Usaha Skala Kecil Nelayan Jumlah KUB yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dana Khusus (DAK)
3 Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan dibidang perikanan Dana Khusus (DBHCHT)
3.1 Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Mendapat Fasilitasi Promosi Dana Khusus (DBHCHT)
3.2 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pengolah dan Pemasar Jumlah Pengolah dan Pemasar yang Mendapat Fasilitasi Pelatihan Olahan Hasil Perikanan Dana Khusus (DBHCHT)
3.3 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat    Pembudidaya Ikan Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mendapat Pelatihan Budidaya Ikan Dana Khusus (DBHCHT)
4 Pengembangan Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan Volume Produksi Budidaya  
4.1 Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Volume Produksi Budidaya Ikan Konsumsi  
4.2 Pengembangan Pembenihan Ikan Jumlah Volume Produksi Benih Ikan Konsumsi  
Jumlah Volume Produksi Benih Ikan Hias
4.3 Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan Jumlah Petak Budidaya yang Mendapat Perlakuan  
Jumlah Perairan Darat yang Direstocking
4.4 Pengelolaan Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau Jumlah Volume Produksi Benih di UPT UPT
Jumlah Volume Produksi Ikan Konsumsi
Capaian target PAD UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau
4.5 Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan Jumlah Pembudidaya Ikan Konsumsi yang Mendapat Bantuan Dana Khusus (DAK)
4.6 Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan Hias Jumlah Pembudidaya Ikan Hias yang Mendapat Bantuan Dana Khusus (DAK)
4.7 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembenihan Dana Khusus (DAK)
B.2 Pariwisata 1 Pengembangan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase destinasi wisata yang berkembang   Disbudpar
Persentase Industri Pariwisata yang berkembang
Persentase Komunitas ekonomi kreatif yang berkembang
1.1 Pengelolaan Destinasi Wisata Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan  
1.2 Pengembangan Industri Pariwisata Jumlah pembinaan usaha jasa pariwisata  
1.3 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan komunitas ekonomi kreatif pendukung pariwisata  
1.4 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata Jumlah destinasi wisata yang memiliki sarana dan prasarana memadai Dana Khusus (DAK)
1.5  Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Jumlah peserta pembinaan ekonomi kreatif

 

Dana Khusus (DAK)
2 Pengembangan Pemasaran  Pariwisata Jumlah pemasaran  pariwisata  
2.1 Pengembangan Data dan Informasi Kepariwisataan Jumlah pengguna Informasi Pariwisata  
2.2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata Jumlah kerjasama pariwisata  
2.3 Pengembangan Promosi Pariwisata Jumlah kegiatan promosi pariwisata  
B.3 Pertanian 1 Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan   Disperta KP
1.1 Peningkatan Produksi dan Olahan Hasil Perkebunan Jumlah luas panen komoditas tanaman perkebunan  
1.2 Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah Produk Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Mendapatkan Nilai Hasil Tambah  
1.3 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
2 Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Prosentase Peningkatan Produksi Ternak  
Prosentasi peningkatan  Nilai Tambah Produk Hasil Peternakan
2.1 Peningkatan Produksi Peternakan Jumlah Populasi Ternak  
Capaian target PAD
2.2 Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Jumlah Produk bahan pangan dan non pangan asal hewan yang mendapatkan nilai tambah  
Jumlah Produk Hasil Peternakan yang Mendapat Fasilitasi Pemasaran
3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase Peningkatan Usaha Peternakan Dana Khusus (DBHCHT)
3.1 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga dan Masyarakat melalui Pelatihan Usaha Peternakan Kelompok Tani Ternak Persentase Kelompok Tani Ternak yang mendapatkan pembinaan, pelatihan usaha peternakan Dana Khusus (DBHCHT)
3.2 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan dan Bimbingan Pengolahan Hasil Ternak Jumlah produk olahan pangan asal hewan Dana Khusus (DBHCHT)
4 Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Prosentase Penurunan Angka Kematian Hewan yang dilayani  
4.1 Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan  
Capaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pemotongan Hewan yang Diawasi  
Jumlah produk hewan yang asuh dan berkualitas yang beredar di kota
4.3 Pengelolaan Pemotongan Hewan Jumlah Pemotongan Hewan Ruminansia yang ASUH di UPT RPH UPT. RPH
5 Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Persentase Peningkatan Luasan Lahan Pertanian yang Mendapat Prasarana dan Sarana Pertanian  
5.1 Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Jumlah Prasarana dan Sarana Produksi yang Dibangun dan Direhabilitasi  
5.2 Peningkatan Pengelolaan Pupuk dan Alat Mesin Pertanian (Alsitan) Jumlah Petani yang Mendapat Pembinaan Alsintan  
Jumlah Sasaran Pengawasan Pupuk
5.3 Pembiayaan Investasi dan Penyuluhan Jumlah Petani yang Terfasilitasi Pembiayaan dan Penyuluhan  
5.4 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan Dana Khusus (DAK)
B.4 Perdagangan 1 Pengembangan Usaha Perdagangan  Volume Perdagangan   DKUPP
1.1 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan

 

Jumlah Pasar dengan manajemen yang baik  
Jumlah Sentra PKL dan Asongan yang tertata
1.2 Pengawasan, Promosi dan Informasi Perdagangan

 

Jumlah Produk Lokal yang terlibat dalam promosi perdagangan antar daerah  
Jumlah Pengawasan terhadap stok harga barang
1.3 Peningkatan dan Pengembangan Kemetrologian Jumlah Pelaku usaha yang sadar tera  
1.4 Pengelolaan dan Pelayanan Pasar Prosentase pasar yang terstandarisasi UPT Pasar
1.5 Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrologian Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Tera Dana Khusus (DAK)
1.6 Revitalisasi Pasar Tradisional Jumlah Pasar yang Terevitalisasi Dana Khusus (DAK)
B.5 Perindustrian 1 Pengembangan Industri Persentase Pengembangan IKM   DKUPP
1.1 Pembangunan Sumber Daya Industri

 

Jumlah pelaku industri yang meningkat keterampilan usahanya  
1.2 Pemberdayaan Industri

 

 

Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri  
1.3 Peningkatan Daya Saing dan Akses Industri

 

Jumlah Peningkatan Pelaku dan Sentra Industri yang        berdaya saing  
Jumlah Pelaku dan Sentra Industri yang mendapatkan fasilitasi untuk promosi produk unggulan
2 Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase Embrio industri kecil yang mendapatkan pembinaan Dana Khusus (DBHCHT)
2.1 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Jumlah Pelaku Industri Kecil yang mendapatkan pelatihan Dana Khusus (DBHCHT)
2.2 Fasilitasi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Jumlah Produk Industri Kecil yang dipromosikan Dana Khusus (DBHCHT)
C Penunjang  
C.1 Unsur Staff 1 Peningkatan Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   Sekretariat Daerah
1.1 Pengelolaan Tata Usaha Persentase naskah dinas yang terselesaikan  
1.2 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.    Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.    Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
1.4 Pengelolaan Kerumahtanggaan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan Daerah BAGIAN UMUM
1.5 Pengelolaan Perlengkapan Jumlah Sarana Prasarana dengan kondisi baik BAGIAN UMUM
2 Dukungan Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Persentase Rumusan Kebijakan yang ditetapkan di bidang Kesejahteraan Rakyat BAGIAN KESRA
2.1 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan / dilaksanakan  
2.2 Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat di Bidang Dikporabudpar Persentase Kebijakan Bidang Dikporabudpar  
2.3 Fasilitasi Bina Mental dan Keagaman Persentase Jamaah / Calon Jamaah Haji dan Peserta MTQ yang terfasilitasi  
Jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi  
3 Peningkatan Pelayanan Manajemen Administrasi Pembangunan Nilai IKM BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3.1 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase paket lelang yang selesai diproses melalui ULP  
3.2 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan yang terpenuhi tepat waktu  
3.3 Pengendalian Kebijakan Pembangunan Persentase kebijakan pembangunanyang dimanfaatkan  
4 Peningkatan Pelayanan Bidang Hukum Persentase Produk dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas BAGIAN HUKUM
Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani  
4.1 Penataan Peraturan perundang-undangan Persentase Produk Hukum Daerah yang Dilakukan Harmonisasi  
4.2 Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Persentase Perkara Hukum yang diberikan Bantuan Hukum  
4.3 Dokumentasi dan Informasi Hukum Persentase Produk Hukum Daerah  (Perda dan Perwali) yang Diinformasikan  
5 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Nilai IKM Kehumasan dan Keprotokolan BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
5.1 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Persentase layanan keprotokolan yang dilaksanakan  
5.2 Pendokumentasian Kegiatan Kepala Daerah Persentase Kegiatan Kepala Daerah yang Terdokumentasikan  
5.3 Peningkatan Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah Presentase Kegiatan dan Pernyataan Resmi Kepala Daerah yang Terpublikasi  
6 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persentase PD yang memenuhi data Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku BAGIAN PEMERINTAHAN
6.1 Pengembangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Indikator Kinerja Kunci LPPD yang terpenuhi  
6.2 Peningkatan Kapasitas Kecamatan Jumlah Kecamatan Berkinerja Baik  
6.3 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Persentase Naskah Kerjasama yang diimplementasikan  
6.4 Fasilitasi Hari Jadi Provinsi Jumlah Kegiatan Hari Jadi Provinsi yang dilaksanakan Dana Khusus (Banprop)
7 Peningkatan Kapasitas Birokrasi Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien BAGIAN ORGANISASI
7.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Kajian dan Evaluasi Kelembagaan  
Persentase OPD yang melengkapi Dokumen Akuntabilitas Kinerja
Persentase Variabel Penilaian Reformasi Birokrasi
7.2 Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik Persentase OPD yang menyusun dokumen SPP, SOP dan SKM  
Persentase OPD yang melaksanakan SKM
Persentase OPD yang membentuk KBK
Persentase OPD yang memiliki inovasi
7.3 Penyelenggaraan Analisis Jabatan dan Pengelolaan Kepegawaian Sekretariat Daerah Persentase OPD yang ditetapkan Analisis Jabatannya  
Persentase OPD yang ditetapkan Evaluasi Jabatannya
Persentase OPD yang ditetapkan Peta Jabatannya
Persentase OPD yang ditetapkan Standar Kompetensi Jabatannya
Persentase Administrasi Kepegawaian Aparatur Setda yang ditangani tepat waktu
8 Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah Persentase kebijakan Bidang Perekonomian yang Dimanfaatkan BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
8.1 Fasilitasi Bina Ekonomi Daerah Persentase kebijakan Bina Ekonomi daerah yang dimanfaatkan  
8.2 Fasilitasi Bina Potensi dan Sumberdaya Daerah Persentase kebijakan Bina Potensi dan Sumberdaya Daerah yang dimanfaatkan  
8.3 Fasilitasi Bina Usaha Daerah Persentase kebijakan Bina Usaha daerah yang dimanfaatkan  
Jumlah Laporan Pengendalian Inflasi Daerah yang Tepat Waktu
9 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan bidang cukai diatas 80% Dana Khusus (DBHCHT)
9.1 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Jumlah dokumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai yang tepat Waktu Dana Khusus (DBHCHT)
10 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   Sekretariat DPRD
10.1 Pengelolaan Tata Usaha a.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

b.  Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
10.2 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

c.   Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
10.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
10.4 Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan, kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD Persentase Pemenuhan perlengkapan, kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD  
11 Peningkatan Daya Dukung Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Indeks Kepuasan Anggota DPRD  
11.1 Pengelolaan Perundang-undangan Jumlah Rancangan Perundangan-undangan Yang Ditelaah  
Jumlah Rancangan Perda yang Disahkan  
11.2 Pengelolaan Rapat dan Risalah Jumlah Rekomendasi DPRD  
C.2 Fungsi Pengawasan 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Rutin / Kesekretariatan Inspektorat
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Good Govenance Pemerintah Kota Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B  
Persentase  Perangkat Daerah yang maturitas SPIP sampai tingkat “terdefinisi”
Persentase  Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah 
2.1 Pemantapan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan kaidah dan tertib waktu  
Jumlah OPD yang menyusun LKD sesuai dengan SAP
Jumlah OPD yang menyusun LPPD dengan capaian kinerja sangat tinggi
Jumlah OPD yang nilai SAKIP-nya minimal B
2.2 Pengendalian Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Jumlah OPD yang melaksanakan zona integritas menuju WBK/ WBBM  
Jumlah OPD yang melaksanakan maturitas SPIP sesuai aturan atau standard
Jumlah TLHP yg selesai ditindaklanjuti
2.3 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Jumlah Obyek Pemeriksaan yang telah terbebas dari temuan yang bersifat material  
2.4 Pemantapan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah OPD yang melaksanakan RAD-PK  
Jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaannya
Persentase penurunan  pungutan liar
Persentase penurunan  gratifikasi
Jumlah permasalahan hukum ASN yang diputuskan antara APIP dan APH
Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
2.5 Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti  
Jumlah permasalahan pengawasan yang ditindaklanjuti
C.3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
C.3.1 Perencanaan 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   Bappeda Litbang
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan  
2.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah tepat waktu  
    Persentase usulan musrenbang yang diakomodir di RKPD  
2.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Jumlah program dengan capaian nilai minimal 80%  
2.3 Peningkatan Pembiayaan Pembangunan Daerah Persentase kegiatan pembangunan yang didanai oleh non APBD Kota  
3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase OPD lingkup bidang ekonomi yang menyusun dokumen berkualitas baik  
3.1 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Ekonomi Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pembangunan ekonomi  
4 Perencanaan, Pembangunan Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase OPD lingkup bidang Infrastruktur, pengembangan wilayah dan sumber daya alam yang menyusun dokumen berkualitas baik  
4.1 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pembangunan prasarana wilayah  
4.2 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup  
4.3 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pembangunan Perumahan Permukiman Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pembangunan perumahan permukiman  
5 Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial dan Budaya Persentase OPD lingkup bidang pembangunan manusia, sosial dan budaya yang menyusun dokumen berkualitas baik  
5.1 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pembangunan manusia  
5.2 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Sosial Budaya Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pembangunan sosial budaya  
C.3.2 Keuangan 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   BPPKAD
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah  
2.1 Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah

 

Jumlah Wajib Pajak Yang Mendapatkan Penetapan Tarif  
Jumlah Penerbitan NPWPD Wajib Pajak Baru
2.2 Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah

 

Persentase Peningkatan Wajib Pajak  
Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Tepat Waktu
3 Peningkatan Penerimaan PBB & BPHTB Persentase Peningkatan PBB dan BPHTB  
3.1 Pendataan dan Penilaian PBB & BPHTB

 

 

Jumlah Obyek Pajak yang dimutakhirkan  
Persentase Berkas Pelayanan PBB dan BPHTB yang diselesaikan
3.2 Pengelolaan Data PBB & BPHTB Jumlah SPPT dan DBHKP PBB yang diterbitkan dan didistribusikan  
Jumlah Data Digital dan Data Spasial yang telah direkonsiliasi
Persentase Kesesuaian Data Penerimaan PBB dan BPHTB
3.3 Pengelolaan Penagihan PBB & BPHTB

 

Nilai Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB  
Nilai Piutang PBB yang terselesaikan
4 Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Persentase Pengelolaan Barang  Milik Pemerintah Daerah  
4.1 Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Persentase Tanah dan Bangunan Yang Disertifikatkan  
Persentase Tanah dan Bangunan Yang Dimanfaatkan sesuai peruntukannya
4.2 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Daerah Persentase perencanaan barang milik pemerintah daerah yang sesuai kebutuhan  
4.3  Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Daerah Persentase  Barang Milik Pemerintah Daerah yang terinventarisir  
5 Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Persentase Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Yang Terkendali  
5.1 Pengelolaan Kas Daerah

 

 

Persentase Ketepatan Posisi Kas Harian  
Persentase Laporan DTH dan RTH Tepat Waktu
Persentase Potensi PAD dari Penempatan Dana Daerah
5.2 Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

 

 

Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan Antara SKPD dan SKPKD  
Persentase GNNT di Pemerintah Kota
Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan Non RKUD
5.3 Pengendalian Belanja Daerah

 

Persentase Ketepatan  Penerbitan SP2D  
Persentase Ketepatan  Penerbitan SP3B
6 Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Perangkat Daerah Menyelesaikan Laporan Keuangan yang berkualitas  
6.1 Pengembangan Manajemen Akuntansi Daerah

 

Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan proses akuntansi sesuai standar  
6.2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan PPKD yang Akuntabel  
7 Perencanaan Anggaran Daerah Persentase  Perencanaan Anggaran OPD yang berkualitas  
7.1 Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun RKA tepat waktu  
7.2 Verifikasi dan Evaluasi Anggaran Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun RKA sesuai peraturan yang berlaku  
C.3.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   BKPSDM
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Pengelolaan Formasi dan Mutasi Aparatur Persentase Aparatur Sipil Negara yang Ditempatkan sesuai dengan Analisis Jabatan  
Persentase Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang Terselesaikan
2.1 Pengelolaan Formasi dan Informasi Kepegawaian Jumlah Jabatan yang disusun kebutuhannya sesuai dengan Analisis Jabatan  
Jumlah  usulan formasi Aparatur Sipil Negara
Persentase formasi Aparatur Sipil Negara yang dipenuhi
Jumlah Record Data Aparatur Sipil Negara yang diupdate / diperbaharui
2.2 Pengelolaan Mutasi Aparatur Sipil Negara Fungsional Jumlah Aparatur Sipil Negara Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan Analisis Jabatan  
Jumlah Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Fungsional Yang Terselesaikan
2.3 Pengelolaan Mutasi Aparatur Sipil Negara Struktural Jumlah Aparatur Sipil Negara Struktural yang ditempatkan sesuai dengan Analisis Jabatan  
Jumlah Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Struktural     Yang Terselesaikan
3 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Aparatur Sipil Negara yang Lulus Pengembangan Kompetensi  
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara
Persentase Aparatur Sipil Negara yang Mendapatkan Kompensasi Kinerja 100%  
3.1 Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah  
Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti uji kompetensi
Jumlah Aparatur Sipil Negara  yang mengikuti program ijin belajar, tugas belajar dan ikatan dinas
3.2 Pengelolaan Pendidikan dan  Pelatihan Aparatur Sipil Negara Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II, III dan IV  
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Pelatihan Dasar
Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional
Jumlah Usulan Jenis Diklat yang Dilaksanakan
Jumlah alumni Diklat yang hasil evaluasinya efektif
3.3 Pembinaan Aparatur Sipil Negara Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan pembinaan  
Jumlah Aparatur Sipil Negara yang paham tentang kedisiplinan
Jumlah Pejabat wajib LHKPN yang telah melaporkan LHKPN
Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang melakukan sumpah
3.4 Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dievaluasi kinerjanya  
Jumlah PNS  yang menerima Satyalancana Karya Satya
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
3.5 Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Persentase pengurusan Askem, Tapera, BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan dan Tunjangan Keluarga yang terselesaikan  
Jumlah  PNS yang akan  Purna Tugas yang mendapatkan pembekalan
Persentase Selisih Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara untuk Kelas Jabatan yang Sama
C.3.4 Penelitian dan Pengembangan 1 Program Penelitian dan Pengembangan Persentase hasil penelitian yang dikembangkan yang menjadi kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah   Bappeda Litbang

 

1.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya Kota Probolinggo Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya yang diimplementasikan  
1.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kota Probolinggo Jumlah Kajian Penelitian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang diimplementasikan  
1.3 Sinkronisasi Kelitbangan dan Pengembangan Inovasi Daerah Jumlah OPD yang melakukan kegiatan kelitbangan  
Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan  
C.3.5 Fungsi Penunjang Lainnya (Kesbangpol) 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   Bakesbangpol
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Penguatan Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan Budaya Politik Persentase Orkesmas yang aktif  
Persentase lembaga yang mendapatkan penguatan pendidikan politik  
2.1 Penguatan Lembaga Politik dan Pengembangan Etika Politik Persentase kelompok sasaran sosialisasi dan pembinaan yang memahami budaya dan etika politik Pre test dan post test
2.2 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan, Demokrasi dan HAM Persentase lembaga yang memahami peraturan tentang Lembaga Kemasyarakatan, Demokrasi dan HAM Pre test dan post test
3 Peningkatan Kewaspadaan dan Integrasi Bangsa Persentase potensi konflik sosial yang menjadi konflik terbuka  
3.1 Pencegahan dan Penanganan Konflik Persentase Potensi Konflik yang difasilitasi  
3.2 Penguatan Ketahanan, Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa Persentase kelompok sasaran sosialisasi dan pembinaan      yang memahami tentang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa Pre test dan post test
C.4 Fungsi Koordinasi 1 Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%   Kecamatan
1.1 Pengelolaan Administrasi Keuangan a.  Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

b.  Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

 
1.2 Pengelolaan Kinerja Program dan Keuangan a.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

b.  Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

c.   Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

 
1.3 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%  
2 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan  
2.1 Peningkatan  Pelayanan Publik  Kecamatan Persentase  pelayanan yang tepat waktu  
2.2 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Jumlah kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)  
2.3 Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Persentase penurunan gangguan keamanan  
3 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan  
3.1 Peningkatan  Pelayanan Publik  Kelurahan….. Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu  
3.2 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan ……… Jumlah RT / RW yang aktif