Probolinggo, 25/5/2016. Transisi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998, telah mengubah paradigma penyelenggaraan pelayanan publik. Negara yang semula cenderung kurang transparan, menjadi lebih terbuka serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik.
Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Bagian Humas, Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Drs. Aziz Fatchurrozi dalam acara Pemantapan PPID Pembantu se-Kabupaten Lumajang, selasa (24/5) lalu bertempat di ruang Nararya, Lantai III Gedung Pemkab Lumajang.
Dalam acara yang dihadiri tidak kurang dari 74 orang perwakilan seluruh Satuan Kerja (Satker) se- Kabupaten Lumajang dan dibuka langsung oleh Asisten Administrasi, Drs, Slamet Supriyono, M.Si tersebut, dihadirkan narasumber dari PPID Kota Probolinggo.
“Kota Probolinggo dipilih karena keberhasilannya dalam meraih beberapa penghargaan, baik itu tingkat Jawa Timur dan juga Nasional. Kami harap, dengan menghadirkan narasumber dari Kota Probolinggo, PPID Pembantu di Kabupaten Lumajang menjadi lebih terpacu dan paham serta tau bagaimana kiat-kiat pengelolaan PPID yang baik”, imbuhnya.
Sementara itu, hadir sebagai narasumber dari Kota Probolinggo, Ir. Aries Santoso, MM selaku Kabid Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sekaligus ketua bidang pelayanan publik pada PPID Kota Probolinggo dan Surya Darmawati, S.I.Kom selaku Jabatan Fungsional Pranata Humas sekaligus pengelola desk layanan informasi pada PPID Kota Probolinggo. pada kesempatan tersebut, mereka memberikan materi tentang Kiat dan Optimalisasi Peran PPID di Kota Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut, Aries menjelaskan bahwa dalam memperkuat fungsi PPID di Kota Probolinggo, ada faktor internal dan juga eksternal yang dilakukan. “faktor internal tersebut seperti penetapan regulasi, dukungan anggaran, dan pengelolaan desk informasi (meja layanan). Sedangkan faktor eksternal seperti melakukan kerjasama dengan misalnya Puskakom dan kinerja USAID, peningkatan peran PPID Pembantu dan jurnalis warga, serta kemitraan dengan LSM atau pihak swasta”, ujarnya.
Menurut Aries, ada hal kecil yang mempunyai dampak besar dalam pengelolaan PPID. “salah satunya memberikan pelayanan yang baik dan ramah pada setiap pemohon informasi yang datang. Jangan jadikan pemohon informasi sebagai momok, tetapi jadikan mereka sebagai mitra yang harus dilayani dengan baik”, ungkapnya.
Selain itu, Aries mengungkapkan bahwa hal lain yang menjadi nilai tambah Kota Probolinggo dalam pengelolaan PPID adalah adanya inovasi. “misalnya talkshow di media radio dan televisi lokal, Gadispentermas (Gelar Desiminasi Informasi Pelayanan Terpadu Pada Masyarakat) dan TOTS (Talkshow On The Street), program Lapororek pada radio, pemanfaatan media luar ruang dan juga pemanfaatan website PPID”, imbuhnya.
Menurut Aries, dalam mengelola PPID ini, bukan berarti tidak ada kendala. “ada beberapa kendala yang kami hadapi, seperti saat pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) dari satker, petugas desk layanan kurang ramah, pemohon informasi terkadang berbelit-belit dan memaksa meminta informasi yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan”, katanya.
Namun menurut Aries, ada beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. “solusinya dengan mengadakan rapat rutin dengan PPID Pembantu untuk mengumpulkan DIP, mengadakan bimtek bagi petugas desk layanan informasi, memberikan penjelasan secara mendetail kepada pemohon informasi dan merumuskan daftar informasi publik yang dikecualikan dengan menyusun draft informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo”, tutupnya. (SD)