Probolinggo, 25/2/2015. Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin Asean sepakat untuk menciptakan sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015 ini. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan daya saing Asean serta menarik investor asing.
Pembentukan pasar tunggal ini yang kemudian diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan sangat mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Melalui MEA ini juga diharapkan mampu membantu ASEAN menjadi pemain besar dalam perekonomian global.
Dalam menghadapi MEA, Pemerintah Kota Probolinggo mulai menata diri untuk mempersiapkan segalanya. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah dengan mensosialisasikan MEA kepada pimpinan SKPD, Kadin Kota Probolinggo dan para pelaku usaha di Kota Probolinggo.
Sosialisasi MEA ini dilaksanakan pagi (25/2) tadi di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Walikota Probolinggo. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Drs. Johny Haryanto, M.Si turut hadir serta membuka acara yang digelar sejak pukul 09.00 WIB ini.
Dalam sambutannya, Johny berharap masyarakat Kota Probolinggo mampu menghadapi persaingan bebas ini. “saya harap masyarakat Kota Probolinggo dapat mengerahkan seluruh sektor industri mulai dari yang kecil hingga yang besar dalam menghadapi MEA ini”, ujarnya.
Senada dengan Johny, Kepala Bappeda Kota Probolinggo, Ir. Imanto, MM dalam laporannya juga menyampaikan bahwa masyarakat Kota Probolinggo harus mampu bersaing dalam pasar bebas Asia Tenggara tersebut agar tidak kalah bersaing dengan negara lain.
Dalam sosialisasi ini, dihadirkan 2 narasumber yaitu Ir. Hadi Prasetyo, ME, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan Moh. Rosi Anwar dari DPW Mastan Jawa Timur.
Dalam pemaparannya pada sesi pertama, Ir. Hadi Prasetyo, ME menjelaskan mengenai kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi persaingan global dan ASEAN. Pada kesempatan itu juga, Hadi menyampaikan optimisme potensi yang dimiliki Kota Probolinggo seperti keberadaan Pelabuhan Tanjung Tembaga & Pelabuhan Perikanan Pantai.
“sektor tersier mendominasi struktur ekonomi, hanya saja terjadi perubahan kontribusi. Kondisi ini merupakan indikasi bahwa pembangunan di Kota Probolinggo berada pada track yang sesuai”, ujarnya.
Hadi menambahkan, melalui potret kinerja sektor industri kabupaten/kota, ditemukan hasil bahwa di Kota Probolinggo, kinerja industri relatif maju, tapi belum berpotensi ekspor. Di Kota Probolinggo juga memiliki spesifikasi dan daya saing komparatif yang tinggi.
Sedangkan untuk komoditas unggulan di Kota Probolinggo menurut Hadi, industri berbasis kemarintiman/perikanan merupakan komoditas yang dapat diperhitungkan.
Pada sesi kedua, Moh. Rosi Anwar menuturkan tentang standarisasi produk dalam menghadapi MEA. Dalam kesempatan tersebut, Rosi menuturkan bahwa MEA merupakan peluang dan tantangan bagi UMKM di Indonesia.
“UKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan regional berkontribusi secara signifikan bagi PDB nasional dan menyerap sebanyak 97,2 persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Dengan jumlah UKM lebih dari 56,5 juta atau terbesar di ASEAN, Indonesia harus menjadi penggerak utama pengembangan UKM di Asean”, kata Rosi.
Namun demikian, Rosi menambahkan bahwa masih banyak tantangan dalam menghadapi MEA bagi Indonesia. “tantangan datang dari kualitas produk dan standarisasinya. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana pemasaran harus lebih baik dari sekarang. Hal lain yang menjadi tantangan dalam mempersiapkan MEA ini adalah dari pelaku UMKM sendiri. Persepsi terhadap peluang MEA terbatas serta kapasitas daya saing pelaku dan tenaga kerja yang minim”, lanjutnya.
Sementara itu, mengenai standarisasi ini, Rosi menjelaskan bahwa masih banyak pelaku usaha yang kurang peduli terhadapnya. “masih banyak UKM yang belum sadar bahwa adanya standar ini dapat meningkatkan nilai tambah bagi industrinya, alasannya berbagai macam, mulai dari kesulitan memperoleh standar karena biaya hingga ketidaktahuan untuk memperoleh standarisasi”, ujarnya.
Untuk meminimalisir hal tersebut menurut Rosi, dibutuhkan edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha melalui sosialisasi gerakan budaya peduli standar dan mutu. “karena dengan demikian para pelaku usaha dapat aware tentang pentingnya standarisasi untuk meningkatkan nilai tambah industrinya”, ujarnya.
Setelah pemaparan dari 2 narasumber tersebut, acara dilanjutkan dengan diskusi dengan moderator Tjuk Sumarsono, Ketua Kadin Kota Probolinggo. (SD/ARS)